KH.Idham Kholid: Alumni Gontor Gemar Dalailul Khoirot

K.H. Idham Chalid: Mengalah demi Keutuhan NU

Jasanya sangat luar biasa bagi NU. Ia membawa ormas berjuta umat itu melewati masa transisi berdarah dari Orde Lama ke Orde Baru dengan selamat. Namun akhirnya ia disingkirkan dan terlupakan.

Pernah mendengar kisah Khalifah Umar bin Khaththab menyurati Sungai Nil di Mesir? Cerita yang sedikit memiliki kemiripan juga pernah terjadi di Indonesia pada paruh kedua abad ke-20. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Diceritakan, suatu ketika keluarga Kesultanan Banjar dan pemerintah daerah setempat bermaksud memindahkan sebuah makam di tengah rimba yang diyakini sebagai makam Pangeran Antasari, pejuang kemerdekaan dari Banjar, ke pemakaman keluarga keraton. Namun sayangnya upaya itu gagal, karena selalu diganggu binatang buas dan makhluk ghaib penunggu hutan.

Setelah melalui proses istikharah, keluarga keraton mendapat isyarah, petunjuk, bahwa hanya satu orang yang bisa menembus penjagaan ajaib maklhuk rimba itu. Ia adalah seorang ulama sepuh asal Amuntai, Kalimantan Selatan, yang saat itu tengah bertugas di Jakarta.

Panitia pemindahan makam Pangeran Antasari pun menghubungi sang kiai. Uniknya, bukannya ikut berangkat bersama rombongan panitia, kiai kelahiran Kalimantan Selatan itu malah menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada para “penunggu” hutan. Isinya, perintah agar semua pengganggu menyingkir dari area makam Pangeran Antasari.

Hebatnya, setelah surat itu dibacakan di tepi hutan, tak ada satu pun binatang buas dan makhluk halus yang menampakkan diri. Proses pemindahan makam sang pejuang pun berjalan lancar, tanpa hambatan.

Peristiwa ajaib itu, yang konon diceritakan sendiri oleh sang kiai dalam sebuah kesempatan, terlepas dari benar atau tidaknya, sangat lekat di benak murid-muridnya. Namun agaknya sulit meminta konfirmasi kebenaran cerita luar biasa tersebut, sebab sejak beberapa tahun lalu sang kiai terbaring lemah di kamarnya, berjuang melawan penyakit stroke yang menggerogoti usia rentanya.

Meski tergolek tanpa daya, bukan berarti nama sang kiai ikut padam. Sebab, siapa pun yang hendak menyusuri sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama sejak era 1950 hingga 1980-an, pasti akan menyebut namanya. Sang kiai dikenal sebagai salah satu ulama politisi NU yang paling lihai berkelit dari arus perubahan di negeri ini. Dengan liat, namanya bertahan di kancah perpolitikan tanah air, meski banyak rekannya yang telah tersingkir dilibas lawan-lawan politik mereka.
Baru ketika dihadapkan pada ancaman perpecahan dalam tubuh NU, organisasi yang sangat dicintainya, ia menyerah. Demi keutuhan ormas bentukan para kiai di awal abad ke-20 itu, ia rela menyingkir dari panggung sosial-politik yang telah membesarkan namanya dan pernah mendudukkannya di kursi wakil perdana menteri Republik Indonesia, bahkan di jabatan tertinggi negeri ini, ketua DPR/MPR RI.

Dialah K.H. Idham Chalid, pemimpin Perguruan Darul Ma’arif Cipete, Jakarta Selatan, yang juga mantan ketua umum PBNU dan mantan rais syuriah Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarah An-Nahdliyyah (Jatman).

Menyebut nama Kiai Idham Chalid, ingatan kita pasti akan segera melayang pada gonjang-ganjing NU pada tahun 1982-1984, yang melahirkan sekaligus menghadap-hadapkan dua kubu tokoh-tokoh nahdliyyin: kubu Cipete dan kubu Situbondo. Konflik internal NU itu juga yang kemudian membuat Idham dianggap “kontroversial” dalam sejarah perpolitikan Nahdlatul Ulama: ia dicitranegatifkan sebagai politisi yang tidak memiliki pendirian, egois, dan menguntungkan pihak penguasa. Bahkan karena sikapnya yang sering dianggap mengambang, salah satu organisasi kepemudaan NU menjulukinya “politikus gabus”.

Tak banyak yang mau melihat sisi lain kebijakan-kebijakan Kiai Idham tersebut yang sebenarnya sangat NU dan sangat Sunni. Sebagai politisi besar NU yang lihai, Idham memang memainkan dua lakon berbeda, sebagai politisi dan ulama. Sebagai politisi, ia melakukan gerakan strategis, kompromistis, dan terkesan pragmatis. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dengan tetap tidak terlepas dari jalur Islam dan tradisi yang diembannya.

Semua itu ia lakukan sebagai bagian dari upaya kerasnya menjaga stabilitas grass root atau kalangan bawah nahdliyyin, yang menjadi tanggung jawabnya, agar selamat fisik dan spiritual melewati masa-masa gawat transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, yang berdarah-darah. Kiai Idham tidak peduli dengan berbagai stereotip yang ia sadari bakal menimpanya, asal menghasilkan kemaslahatan banyak orang.

Strategi politik tersebut dilandaskan pada tiga prinsip. Pertama, lebih menekankan sikap hati-hati, luwes, dan memilih jalan tengah ketimbang sikap memusuhi dan konfrontasi, yang justru membahayakan kepentingan umat. Kedua, politik yang memperhitungkan kekuatan umatnya di hadapan kekuatan rezim atau kekuatan lain di tengah masyarakat. Ketiga, menggunakan pendekatan partisipatoris terhadap pemerintah sehingga mampu memengaruhi kebijakan penguasa demi kemaslahatan umat.

Menurut Idham, NU harus ikut andil dalam kekuasaan sebagai kekuatan penyeimbang. Cara ini dianggap lebih tepat dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro umat, daripada berada di luar kekuasaan, yang justru membuat sulit bergerak.

Efek kebijaksanaannya sangat luar biasa. Ia menjadi sangat berakar di kalangan bawah kaum nahdliyyin, terutama di luar Jawa, dan mampu bertahan di kancah perpolitikan tanah air lebih dari tiga dekade. Namun sayang, belakangan kharismanya dianggap sebagai ancaman oleh penguasa. Dengan memanfaatkan isu kembali ke khiththah 1926 yang tengah digaungkan kalangan muda NU, di muktamar Situbondo 1984, pihak lawan membuat Idham terjungkal dari kursinya.

Cerdas dan Pemberani
Idham Chalid, yang lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 di Setui, dekat Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan Selatan, adalah anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya H. Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari Banjarmasin. Saat usia Idham enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya.

Idham kecil dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR, misalnya, ia langsung duduk di kelas dua. Dan sejak duduk di bangku SR itulah bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Pada tanggal 13 Agustus 1934, Idham, yang duduk di bangku kelas enam, mendapat kesempatan berpidato di hadapan teman-teman dan gurunya.

Dengan memukau ia menyampaikan materi pidato yang dibuatkan gurunya di luar kepala. Sejak itu ia semakin sering diminta berpidato di depan khalayak ramai dan berproses menjadi seorang orator ulung. Haji Napiah, sahabatnya semasa sekolah, menceritakan, karena tubuhnya tak lebih tinggi daripada podium, saat berpidato sering kali Idham menggunakan bangku untuk alas berdiri, agar wajahnya bisa terlihat oleh penonton.

Keahlian berorasi itu pula yang kelak menjadi modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik. Bahkan, beberapa dasawarsa kemudian, muballigh sekelas K.H. Zainudin M.Z. dan K.H. Syukran Ma’mun pun datang untuk berguru ilmu pidato kepadanya.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah, yang didirikan oleh Tuan Guru Abdurrasyid, alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1922. Sekolah yang awalnya bernama Arabisch School itu bermula dari pengajian kitab yang diasuh sang Tuan Guru di rumahnya.

Kebetulan, saat Idham bersekolah di sana, beberapa guru lulusan Pesantren Gontor, yang terkenal dengan kelebihannya dalam pendidikan bahasa, direkrut untuk membantu mengembangkan pendidikan. Hal itu membuat Idham yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum.

Di mata para siswa dan wali murid, guru-guru alumni Gontor itu sangat hebat. Tak mengherankan, banyak siswa, termasuk Idham, bercita-cita melanjutkan pendidikannya ke pesantren yang didirikan oleh K.H. Imam Zarkasyi di Ponorogo, Jawa Timur, itu. Dan belasan tahun kemudian kehebatan Idham Chalid yang telah menjadi alumnus Gontor juga menginspirasi banyak orangtua nahdliyyin untuk mengirimkan anaknya nyantri di Gontor.

Di Gontor, otak cerdas Idham Chalid lagi-lagi membuat namanya bersinar. Durasi belajar yang umumnya ditempuh selama delapan tahun dilewatinya hanya dalam tempo lima tahun. Tiga tahun di Kuliyyatul Mu’alimin dan dua tahun di Kweekschool Islam Bovenbouw.

Kegiatan favoritnya di pesantren adalah kepanduan, yang kelak ditularkan kepada murid-muridnya di Amuntai dan di Cipete. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis. Maka, ditambah modal awal penguasaan bahasa Arab, Inggris, dan Belanda, praktis Idham menguasai enam bahasa.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham, yang gemar mengamalkan wirid Dalailul Khairat, melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di kota itu kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Dalam sebuah kesempatan Idham bahkan diundang berkunjung ke Negeri Sakura. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama.

Kenangan akan hal itu terekam dengan baik dalam ingatan K.H. Saifudin Zuhri (K.H. Saifudin Zuhri, Guruku Orang-orang dari Pesantren, LKIS, 2001), “Ia memang terampil sekali menyalin pidato pembesar Jepang itu ke dalam bahasa Indonesia, sampai-sampai Jepang mengira pidatonya belum selesai. Ia berbicara dengan cepat dan beraksen Jepang juga.” Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

Kabar tentang kunjungan Idham ke Jepang akhirnya sampai juga ke telinga kedua orangtuanya di Amuntai. Bukannya senang, mereka justru khawatir anaknya akan semakin akrab dengan penjajah. Akhirnya Idham disuruh pulang kampung dan tak lama kemudian diserahi tugas mengepalai Madrasah Ar-Rasyidiyyah, yang telah setahun vakum.

Karier Fenomenal
Dengan semangat meledak-ledak ia menata sistem di madrasahnya. Nama Madrasah Ar-Rasyidiyyah ia ganti menjadi Noormaal Islam Amuntai. Ia juga menggalakkan penanaman nasionalisme kepada para guru dan murid-muridnya melalui gerakan kepanduan. Untuk menyiasati pengawasan ketat penjajah Jepang, Idham mengubah syair lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan lain ke dalam bahasa Arab.

Untuk menggugah kesadaran nasionalisme madrasah dan pesantren lain di Kalimantan Selatan, Idham juga mendirikan Ittihadul Ma’ahidil Islamiyyah (IMI). Segera saja puluhan pesantren dan madrasah bergabung untuk saling menguatkan dan menopang perjuangan masing-masing.
Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah (HSU) di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, sebuah partai lokal yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia (Sermi).

Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK) yang dipimpin Hassan Basry, muridnya saat di Gontor. Sayap militer SOPIK yang diberi nama Lasykar Saifullah kelak dilebur menjadi Divisi IV Angkatan Laut RI (ALRI). Karena keterlibatannya dalam SOPIK itulah pada tahun 1949 Idham ditangkap tentara NICA.

Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Dan ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah. Pilihannya tepat, sebab lima tahun kemudian Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno.

Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU (Lapunu), semacam tim pemenangan pemilu.

Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am, K.H. Abdul Wahhab Chasbullah, berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara. Dari kiai sepuh ahli politik itulah ia banyak belajar ilmu kelihaian berpolitik, seperti teknik berorganisasi, mengorganisir massa, berdebat, berpidato, dan membangun jaringan dukungan serta mengasah instingnya.

Prestasinya semakin menjulang, dalam pemilu NU berhasil menyabet peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Apalagi ketika dua tahun kemudian Masyumi dibubarkan, yang praktis membuat NU menjadi satu-satunya partai Islam terbesar dalam kancah perpolitikan tanah air.
Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri (waperdam), yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid. Awalnya ia menolak, karena merasa tidak mampu, dan dengan tulus mengusulkan agar jabatan itu diserahkan kepada K.H. Muhammad Dahlan, ketua umum PBNU saat itu.

Namun para ulama sepuh NU bersikukuh pada pilihan pertama, Idham Chalid menjadi waperdam. Baru setelah didesak oleh Mr. Ali Sastroamijoyo, yang terpilih menjadi perdana menteri, Idham bersedia menyandang jabatan tersebut. Kegemilangan karier Idham tak hanya berhenti di situ. Pada Muktamar NU ke-21 yang digelar di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU menggantikan Muhammad Dahlan.
Pesatnya peningkatan karier Idham Chalid itu sangat fenomenal, mengingat ia berbeda dari kebanyakan pengurus NU lainnya. Ia baru berusia 35 tahun, tidak mempunyai darah biru pesantren dan alumni Pesantren Modern Gontor, yang dianggap lebih dekat ke Muhammadiyyah daripada NU. Namun begitulah garis takdir yang ditentukan Allah.

Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, kemudian jatuh dan berganti dengan Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekrit Presiden tahun 1959, yang membubarkan parlemen dan Kabinet Djuanda. Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi wakil ketua MPRS.

Kedekatannya dengan Bung Karno dan Kiai Wahhab, salah seorang penasihat presiden, merupakan salah satu sebab yang membuatnya bertahan di kursi itu sampai tahun 1966. Kedekatan khusus Idham dengan Presiden sebenarnya tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga warga nahdliyyin umumnya. Dengan memanfaatkan hubungan istimewa itu beberapa kali ia menyelamatkan tokoh-tokoh NU dari “kesalahpahaman” Presiden.

Salah seorang tokoh yang pernah ia selamatkan adalah Yusuf Hasyim, yang sempat nyaris dipenjara karena dianggap desersi. Berkat grasi Presiden, atas permintaan Idham Chalid, tokoh yang belakangan dikenal sebagi Pak Ud itu dibebaskan.

Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam kabinet Ampera yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat menteri kesejahteraan rakyat sampai tahun 1970 dan menteri sosial sampai 1971.
Nahdlatul Ulama yang dipimpin Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun kesuksesan itu tak mampu membuat sumringah wajah para pemimpin NU, sebab pemilu tersebut menjadi yang terakhir yang diikuti NU. Setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP. Dan NU tergabung di dalam PPP. Meski muncul ketidakpuasan di hati para pemimpin NU, Idham dan kawan-kawan lebih memilih menurut saja.

Setelah itu Idham Khalid diberi jabatan bergengsi tapi tak bergigi, presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua DPR/MPR RI sampai tahun 1977. Setelah itu jabatan ketua selalu menjadi jatah langganan partai pemerintah. Jabatan terakhir yang dipegang Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Kesepakatan yang Dikhianati
Namun di antara berbagai gonjang-ganjing dalam hidupnya, yang paling menyesakkan dada Kiai Idham Chalid adalah konflik Cipete-Situbondo, yang pecah dua tahun menjelang Muktamar NU di Pesantren Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984. Konflik itu pada dasarnya merupakan letupan kekecewaan tokoh-tokoh NU atas politik diskriminasi pengurus PPP terhadap para politisi NU.

Peleburan NU ke dalam PPP ini seperti kembali ke masa NU sebagai bagian dari Masyumi. Konflik yang terjadi pada masa lalu ketika NU berada di Masyumi akhirnya berulang dalam PPP. Friksi pada awalnya memang tidak tampak. Namun menjelang Pemilu 1982, ketika Ketua Umum PPP Dr. H.J. Naro menyusun daftar calon legislatif dan dinilai kurang menampung banyak tokoh NU, konflik pun akhirnya muncul.

Pada era Orba tersebut, sikap politikus NU sebenarnya cukup kritis terhadap pemerintah. Setidaknya ada beberapa peristiwa yang mengingatkan kita betapa kader nahdliyyin itu bersuara kritis terhadap pemerintah. Usul interpelasi yang diajukan oleh anggota FPP terhadap kebijakan pemerintah menyangkut NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) waktu itu akhirnya kalah karena kurang mendapat dukungan fraksi lain, terutama Golkar, sebagai pendukung pemerintah. Para politikus NU di PPP juga bersuara keras soal Undang-undang Perkawinan dan masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN.

Namun, semua perjuangan itu harus dibayar mahal. Sebab pada perkembangannya, NU, yang berada dalam PPP, akhirnya terpinggirkan. Muktamar I PPP yang digelar di Ancol Jakarta pada 1984, tidak melibatkan Idham Chalid sebagai presiden PPP waktu itu. Mudah diduga, akhirnya orang-orang NU yang semula memegang posisi penting dalam kepengurusan PPP harus menerima kenyataan: hanya sebagai pelengkap. Jabatan pimpinan tertinggi PPP dipegang oleh orang bukan NU, bahkan sekjen juga tidak dipegang NU. Dalam perkembangannya, akhirnya kader-kader NU yang masuk dalam daftar calon jadi anggota DPR jauh berkurang, sedangkan roda partai dikendalikan orang-orang bukan NU. Didominasi Muslimin Indionesia (MI).

Akhirnya, kondisi ini menyadarkan orang-orang NU untuk mengoreksi berbagai hal yang dinilai merugikan NU. Misalnya, karena pada sisi yang lain ketika NU berpolitik, sebagian pemimpinnya sibuk berpolitik, yang berdampak pada terabaikannya urusan sosial-keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. Dan tidak mengherankan, kekecewaan orang NU kemudian ditujukan kepada Dr. Idham Chalid, kemudian menjadi konflik Cipete-Situbondo, yang berbuntut pada pengunduran diri (dan pencabutan pengunduran diri) Idham Chalid.

Dalam surat pencabutan pengunduran diri yang ia kirimkan untuk PBNU, yang salinannya diperlihatkan salah satu murid Kiai Idham kepada alKisah pertengahan Desember lalu, sang kiai menuturkan dengan runtut apa yang terjadi seputar pengunduran dirinya dari jabatan ketua umum PBNU dan pencabutannya dua hari kemudian.

Hari itu, 4 Mei 1982, rumah Kiai Idham Chalid kedatangan tamu empat ulama sepuh NU, yaitu K.H. As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo, K.H. Makhrus Ali dari Lirboyo, K.H. Ahmad Shiddiq dari Jember, dan K.H. Masykur dari Jakarta. Mereka didampingi K.H. Mujib Ridwan, sekretaris PBNU.

Setelah saling menanyakan kabar, Kiai As’ad selaku juru bicara para kiai sepuh mengatakan, “Karena kesehatan sampean yang semakin menurun, kami meminta sampean melepaskan jabatan ketua umum PBNU.” Karena menghormati para kiai sepuh, tanpa banyak membantah, Idham Chalid bersedia mengundurkan diri.

Kiai Mujib Ridwan, dengan berlinang air mata, kemudian menyerahkan selembar kertas yang sudah dipersiapkan para kiai sepuh yang berisi peryataan pengunduran diri. Sebelum menandatanganinya, Idham mengajukan sebuah syarat. Ia meminta agar pengunduran diri itu tidak diumumkan dulu sampai tanggal 6 Mei 1982.

Kiai Idham, yang tidak ingin ada gejolak, minta waktu untuk menyampaikan peristiwa itu secara perlahan kepada para pengikut dan pendukungnya. Setelah semua yang hadir saat itu menyetujui permintaannya, Idham pun menandatangani surat tersebut.

Namun alangkah terkejutnya Kiai Idham Chalid ketika sore harinya ia mendapat telepon dari Surabaya yang menanyakan kebenaran berita pengunduran dirinya. Tak lama kemudian telepon bertubi-tubi datang dari para pendukunganya di luar Jawa. Mereka mendesak kiai sepuh itu untuk mencabut surat pengunduran dirinya dan kembali menjalankan tugasnya sebagai ketua PBNU.

Kecewa karena perjanjian yang telah disepakati dilanggar, Kiai Idham pun lalu menulis surat pencabutan pengunduran dirinya dan mengirimnya ke PBNU. Keputusan Idham membuat para kiai meradang. Sejak itu muncullah dua kelompok NU yang terus bersitegang hingga pelaksanaan muktamar di Situbondo.

Ketika muktamar digelar, sebenarnya Idham berangkat ke Situbondo. Namun karena banyak gerakan yang berupaya menghalangi kehadirannya, ia pun memilih menginap di sebuah hotel di kawasan wisata pasir putih Situbondo. Meski begitu, dari tanda tangan dukungan peserta muktamar, saat itu Idham telah mengantungi 23 provinsi dari 26 provinsi yang mengikuti muktamar.

Namun lagi-lagi utusan kiai sepuh datang memintanya tidak maju dalam pencalonan ketua umum. Bahkan, menurut salah satu sumber, pemerintah melalui salah seorang pejabat tingginya juga mendesak Idham agar tidak mencalonkan diri, dengan alasan demi menjaga keutuhan NU dan stabilitas politik umat Islam.

Akhirnya Idham mengalah, ia mengundurkan diri dari pencalonan. Baginya kemaslahatan dan keutuhan warga nahdliyyin lebih penting dari apa pun.

Kiai Idham Chalid telah puluhan tahun berjuang mempertahankan stabilitas warga nahdliyyin, berusaha membawa mereka melewati masa transisi dengan selamat, dengan cara apa pun yang dianggapnya halal. Dan Idham rela dicap oportunis demi niat baik tersebut. Namun kali itu ia tidak mau mempertaruhkan keutuhan organisasi yang sangat dicintainya demi jabatan ketua umum. Ia pun kembali ke Jakarta dengan air mata berlinang.

Pengakuan akan sikap Idham yang sangat luar biasa itu juga datang dari Gus Dur, yang dalam satu tulisannya mengisahkan,”…. Demikianlah sikap kesatria yang ditujukan Dr. Idham Chalid. Apa pun kata orang tentang dirinya, ia telah menunjukkan bahwa kepentingan NU (termasuk kepentingan politik dari organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia itu) adalah pegangannya.” (Tulisan Gus Dur di gusdur.net yang berjudul Akan Pecahkah NU?).

“Oportunis” demi Umat
Benarkah Idham oportunis seperti yang dituduhkan kalangan muda NU? Tentu benar dalam pengertian oportunis sebagai sebuah siasat untuk menyelamatkan umat. Inilah sikap seorang nahdliyyin dan Sunni sejati. Bukankah doktrin politik Sunni yang diajarkan oleh Al-Baqillani, Al-Mawardi, Ibnu Taymiyyah, bahkan Al-Ghazali, selalu mengajarkan setiap ulama untuk menjadi “oportunis”: dalam konteks untuk menyelamatkan umat dari ancaman penguasa, ulama Sunni boleh mendekati dan berkompromi dengan penguasa. Strategi bersikap “oportunis” demi umat itu pula yang ia pelajari dari para politisi senior NU generasi awal.

Sejak ia mengundurkan diri dari pencalonan, namanya semakin tenggelam dan menghilang dari hiruk-pikuk dunia perpolitikan negeri ini. Juga dari panggung Nahdlatul Ulama, yang telah membesarkan namanya.

Setelah tidak memimpin lagi, baik di NU maupun PPP, Kiai Idham Chalid lebih banyak berada di Cipete, di tengah yayasan pendidikan Darul Ma’arif, yang didirikannya. Ia juga mengurus Jamiyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah, yang kemudian memilihnya menjadi ketua.

Dua minggu sekali Kiai Idham Chalid mengajar kitab di masjid Darul Ma’arif, tak jauh dari rumahnya. Sedangkan untuk memperingati hari-hari besar Islam, ia lebih suka memakai rumahnya di Jalan Mangunsarkoro, Jakarta Pusat, yang selalu disertai dengan pengajian besar-besaran. Belakangan, untuk mengobati sakit lehernya, Idham acap mondar-mandir ke Singapura dan Jepang.

Dan semua aktivitas itu terhenti ketik delapan tahun lalu Idham terserang stroke. Sejak itu ia lebih banyak menghabiskan sisa usianya di atas pembaringan. Menurut putranya, Aunul Hadi, 40 tahun, dalam sebuah wawancara dengan media, untuk biaya pengobatan sang ayah diperlukan sekitar Rp 10 juta per bulan, yang menjadi tanggungan keluarga. “Untungnya pihak keluarga punya ruko di Jalan Fatmawati, dekat rumah. Hasil penyewaan ruko sebanyak lima pintu ini sebagian untuk mensubsidi perguruan Daarul Ma’arif dan sisanya untuk pengobatan Ayah,” ujar Aunul.

Perguruan Islam ini berkembang dari TK sampai perguruan tinggi, dengan santri dan mahasiswa yang kini jumlahnya lebih dari 1.700 orang. “Dari segi bisnis perguruan Islam ini memang tidak menguntungkan. Dapat bertahan hingga sekarang sudah bagus,” kata Aunul.

Ia mengungkapkan, sebelumnya keluarga ingin membuat perguruan tersebut menjadi perguruan unggulan seperti Al-Azhar, namun ayahnya itu tak berkenan. “Bapak bilang, yang penting anak-anak tukang sapu, tukang sayur, yang miskin dan tak pintar, masih bisa menikmati pendidikan,” ujar Syaiful Hadi, 45 tahun, putra lainnya.

Idham sendiri telah mewakafkan setengah dari 1,5 hektare luas perguruan Daarul Ma’arif ini. Sedangkan, setengah bagian lainnya diwariskan untuk keluarganya. Tokoh yang mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, bersama Buya Hamka ini juga telah mendirikan Daarul Qur’an di Cisarua, Bogor, dan juga telah mewakafkan perguruan dengan luas 3.500 meter persegi ini kepada umat. Di sini ia memelihara ratusan anak yatim piatu. Menurut Aunul, ayahnya itu telah berwasiat, bila meninggal kelak jasadnya dimakamkan di tempat tersebut.

Idham, yang sederhana dan teguh pendirian, pernah menolak jabatan wakil presiden hingga dua kali pada masa Presiden Soeharto. Dalam buku Memori Jenderal Yoga Sugama ditulis, ketika disodori jabatan untuk menggantikan Sri Sultan sebagai wapres, Idham menolaknya. Akhirnya pilihan jatuh pada Adam Malik, yang saat itu menjabat ketua MPR/DPR hasil Pemilu 1977. Pada 1983, Idham juga menolak ketika ditawari menjadi ketua umum MUI. Beragam penolakan juga dilakukan Idham saat hendak dianugerahi Ramon Magsasay Award oleh pemerintah Filipina.
Alasannya, Presiden Marcos kala itu tak berlaku demokratis, dan menekan kaum muslim Moro.

Dan kini, di usianya yang telah sangat senja, 85 tahun, Idham Chalid, politisi NU yang paiawai itu, tengah terbaring sakit. Mempertimbangkan jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi NU, mungkin sudah saatnya kita mengembalikan nama baik dan kehormatannya. Tentu dengan iringan maaf bila ada sedikit kekhilafan yang membayangi langkah dan kebijakannya, serta doa agar kesehatannya semakin membaik. Amin.

http://www.thohiriyyah.com/2010/06/k-h-idham-chalid-mengalah-demi-keutuhan-nu.html